Siang tadi saya berjumpa dengan Pak Haji Tosan, 62 tahun, warga dusun empat, Desa Karawana, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dusunnya terletak kurang dari satu kilometer dari Desa Jonooge, desa yang sebagian besar wilayahnya mengalami likuifaksi sesaat setelah gempa mengguncang Palu dan sekitarnya.
Ada banyak pelajaran yang saya dapat selama berbincang dengan Pak Haji Tosan. Salah satunya, cerita tentang dua buah rumah miliknya.
Satu rumah terbuat dari kayu berusia 37 tahun. Satu rumah lagi berbahan beton berusia tiga tahun. Dua rumah itu bersebelahan.
Ketika gempa mengguncang, rumah beton milik Haji Tosan ambruk di bagian depan, lantainya terbelah dua, dinding-dinding yang tidak ambruk, miring dan banyak retakan. Pondasi patah. Intinya sudah tidak layak huni. Harus benar-benar dirobohkan.
Sedang rumah kayunya, hampir tidak ada kerusakan ketika gempa mengguncang. Hanya tangga rumah panggung miliknya yang roboh. Lainnya aman.
Dahulu, hampir seluruh rumah di sini berbahan dasar kayu. Stigma yang berhembus hampir di seluruh Indonesia–termasuk di Desa Karawana–begitu merusak tatanan dasar masyarakat terkait rumah. Rumah kayu, rumah bambu, distigmakan sebagai rumah milik orang miskin. Rumah beton itu rumah bagus, rumah masyarakat sejahtera.
Celakanya, pola pikir semacam itu ditelan mentah-mentah aparat pemerintah negeri ini. Balai Pusat Statistik lewat survey Susenas yang mereka lakukan dua kali dalam setahun, mengategorikan rumah-rumah yang masih berdinding kayu atau bambu, yang belum berlantai keramik, masuk dalam kelompok rumah milik warga pra-sejahtera. Sebuah eufimisme untuk melabeli mereka yang berumah kayu/bambu sebagai orang miskin, melarat, dan rudin.
Alhasil, banyak warga mengganti rumah kayu mereka dengan rumah beton. Rumah yang sudah lama teruji tahan gempa diganti dengan rumah yang begitu ringkih ketika gempa mengguncang.
Ya, begitulah salah satu contoh nyata mazhab modernitas merusak tatanan hidup warga di desa yang sudah sekian lama teruji dan mampu bertahan.
– ditulis oleh Fawaz