Pada 2016, Organisasi Pangan dan Pertanian di bawah PBB (FAO) mencatat ada lebih dari 815 juta jiwa di seluruh dunia yang menderita kelaparan. Angka ini meningkat 38 juta jiwa dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini menjadi yang pertama kalinya dalam satu dekade terakhir.
Angka kelaparan dunia ini mencapai 11,3 persen dari seluruh populasi dunia. Lebih dari separuhnya, sekitar 520 juta jiwa berada di Benua Asia. Selain itu, kelaparan ini paling besar mempengaruhi masyarakat di benua Afrika.
Lebih dari 20 persen populasi manusia di benua Afrika merasakan langsung dampak kelaparan dan lebih dari 45 persennya terkena imbas tak langsung dari bencana kelaparan ini. Bank Dunia lewat pelabelannya terhadap negara-negara yang dianggap miskin dan berkembang menyatakan musibah kelaparan ini paling besar dialami oleh kedua tipe negara tersebut.
Lagi-lagi, kelompok terbesar yang paling merasakan musibah ini adalah anak-anak. Selalu anak-anak. Pada 2010, sekitar 7,6 juta anak meninggal dunia akibat kelaparan. Ini berarti setidaknya 20 ribu anak meninggal dunia tiap hari akibat kelaparan. Statistik menyatakan, satu dari 15 anak di bumi meninggal dunia sebelum usia 5 tahun karena kelaparan.
Ada tiga faktor yang dituduh menjadi penyebab bencana kelaparan di dunia meningkat. Konflik berkepanjangan; perubahan iklim; dan kemiskinan. Sejak Arab Spring pada 2011, beberapa negara di Timur Tengah mengalami konflik berkepanjangan. Suriah dan Yaman menjadi negara terdampak kelaparan akibat konflik ini. Di Afrika, konflik di Sudan dan Somalia juga menyebabkan kedua negara ini mengalami musibah kelaparan besar.
Di lain pihak, di Amerika Utara dan daratan Eropa, subsidi kepada petani meningkat dengan drastis. Di Eropa, setiap tahunnya subsidi untuk sektor pertanian dan pembangunan desa mencapai 55 milyar Euro, hampir separuh dari total anggaran untuk Uni Eropa. Subsidi di bidang pertanian ini menyebabkan produksi bahan pangan meningkat drastis. Peningkatan produksi bahan pangan ini mengakibatkan tidak seluruh hasil produksi bisa diserap pasar. Akibatnya, untuk menjaga harga agar tetap menguntungkan, banyak hasil produksi bahan pangan yang langsung dimusnahkan sesaat setelah dipanen.
Sebagai orang awam dalam skema ekonomi kapital dunia, saya tidak bisa mencerna apa yang terjadi dan dilakukan di Eropa dan Amerika Utara. Di saat angka kelaparan meningkat dan kini mencapai 11,3 persen dari penduduk dunia yang merasakan dampak kelaparan, di dua wilayah tersebut, kelebihan produksi bahan pangan membuat mereka rela memusnahkan bahan pangan demi keuntungan semata.
Saya selaku awam menganggap ini gila. Mengapa kelebihan itu tidak disalurkan langsung kepada mereka yang membutuhkan. Mengapa keuntungan semata membuat mereka tega memusnahkan kelebihan produksi bahan pangan mereka?
Di Indonesia, Mark Smulders, Kepala Perwakilan FAO Indonesia, menyatakan bahwa 19,4 juta jiwa penduduk Indonesia menderita kelaparan. Angka ini berbeda dengan yang dikeluarkan oleh Global Hunger Index (GHI) yang mengeluarkan angka 19 juta jiwa penduduk Indonesia yang menderita kelaparan.
Berbeda namun relatif tidak terlalu signifikan perbedaannya. Kelaparan ini juga menyebabkan dua hingga tiga anak dari 100 anak di Indonesia meninggal dunia sebelum mencapai usia 5 tahun. Yang terbaru dan cukup mengejutkan, apa yang ramai diberitakan terkait kelaparan di Kabupaten Asmat.
Dalam konteks dunia, ada paradoks mengenai kelaparan, pun begitu dalam lingkup Indonesia. Berdasar data dari Economist Intelligence Unit, Indonesia menjadi negara peringkat kedua yang menyia-nyiakan makanan. Indonesia hanya kalah dari Arab Saudi dalam hal membuang-buang makanan.
Apa yang terjadi di dunia, juga di Indonesia, begitu mengganggu nalar dan akal sehat saya. Saya mengira, ada yang salah dalam sistem kehidupan sosial kita. Kepedulian menjadi sesuatu yang kian mewah kini. Keuntungan materi lebih dipilih dibanding membagi bahan pangan kepada sesama. Kelebihan materi juga melegitimasi sikap untuk membuang-buang makanan semaunya. “Duit punya gue, gue yang beli makanan, ya terserah gue mau buang-buang makanan. Semau-mau guelah.” Begitu mungkin pikir mereka yang menyia-nyiakan makanan.
Lagi-lagi saya harus menyampaikan contoh baik terkait ketahanan pangan dari mereka yang oleh masyarakat yang menganggap dirinya modern distigmakan sebagai masyarakat primitif, terbelakang, belum maju dan sulit berkembang. Mereka adalah masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal di desa-desa yang pernah saya kunjungi. Dari merekalah saya belajar langsung bagaimana menjaga ketahanan komunitas, menjamin seluruh anggota komunitas aman dari kelaparan.
Dari mereka yang dianggap primitif dan terbelakang pula saya melihat langsung praktik dari hadist yang berbunyi: Ibnu Abbas berkata, “Saya mendengar Rasulullah SAW berkata, ‘Bukanlah orang yang beriman yang Ia sendiri kenyang sementara tetangganya kelaparan.’” Dalam hadist lain Rasulullah berujar, “Tidaklah beriman kepadaku orang yang menghabiskan malamnya dalam keadaan kenyang dan Ia tahu bahwa tetangga di sebelahnya kelaparan.”
Pada komunitas Orang Rimba Makekal Hulu di Taman Nasional Bukit 12, Jambi, saya menemukan sistem distribusi makanan yang begitu terstruktur dan terorganisir, lebih dari itu, sistem ini dilindungi langsung oleh hukum adat. Sistem distribusi ini menjamin seluruh anggota komunitas bebas dari bencana kelaparan.
Jika ada seorang atau lebih anggota komunitas mendapat sumber makanan baik dari hasil berburu ataupun dari hasil panen ubi dan singkong, sumber makanan tersebut wajib didistribusikan secara merata ke seluruh anggota komunitas. Jika ada seseorang yang mangkir dan enggan memberikan makanan yang Ia dapat kepada anggota komunitas lainnya, hukum adat yang keras sudah menantinya.
Di ladang-ladang singkong, ubi, juga padi yang mereka tanam, seluruh anggota komunitas berhak mengaksesnya dengan sepengetahuan penghulu adat dan orang yang menanam bahan pangan itu. Semua ini menjamin kedaulatan pangan seluruh anggota komunitas.
Hal yang mirip saya temukan pada komunitas Orang Asmat rumpun Wiptiu di Mumugu Batas Batu. Semua orang berhak mengakses dusun sagu dengan sepengetahuan tuan tanah dan tetua-tetua adat. Hasil berburu dan menjaring ikan serta udang juga wajib didistribusikan kepada seluruh anggota komunitas. Skema ini menyelamatkan warga Mumugu Batas Batu dari bencana kelaparan yang melanda Kabupaten Asmat.
Lalu, mengapa di beberapa tempat di Kabupaten Asmat yang dahulu menerapkan sistem ketahanan pangan layaknya di Mumugu Batas Batu, menderita bencana kelaparan? Ada banyak faktor memang. Tapi salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap bencana kelaparan di sana adalah banyaknya komunitas yang sudah meninggalkan sistem ketahanan pangan berdasarkan tata kelola dan peraturan adat. Sistem ekonomi pasar mulai masuk. Sagu digantikan beras. Sistem dstribusi juga pengontrolan stok beras menyebabkan banyak wilayah kesulitan mengakses bahan pangan meskipun mereka memiliki uang untuk membelinya.
Ini baru satu contoh kasus spesifik betapa konsep tradisional dirusak ekonomi pasar. Belum lagi yang terjadi di desa-desa di banyak tempat di negeri ini. Betapa sistem lumbung pangan bersama di desa-desa mulai ditinggalkan karena itu tidak cocok dengan konsep ekonomi pasar yang melulu mengejar keuntungan materi semata.
Kita tentu saja tidak bisa menerapkan secara saklek sistem ketahanan pangan yang diterapkan masyarakat adat yang sudah terbukti menjamin mereka terbebas dari bencana kelaparan. Tapi harus kita akui, ada yang salah dalam sistem sosial masyarakat yang menganggap dirinya modern. Lagi-lagi saya kembali harus bertanya, sekarang siapa sesungguhnya primitif itu, siapa pula seharusnya yang layak dianggap modern?
– ditulis oleh Fawaz